Rp9,8 T Raib, Saham Ini Favorit Dapen BUMN ‘Sakit’

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengungkapkan modus yang kerap dilakukan dana pensiun (dapen) BUMN dalam memainkan dana kelolaan para pensiunan.

Menurutnya, dana pensiun BUMN bermasalah kerap kali terjadi lantaran dikorupsi secara halus oleh para pejabat pengelola dana pensiun dengan modus operandi melakukan investasi di saham-saham yang tidak masuk saham blue chips atau saham saham gorengan.

“Nah biasanya pengurus dana pensiun akan mendapatkan fee besar setelah Kong kalikong dengan pemilik emiten saham gorengan,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/2).

Sehingga, kata Arief, sangat sulit dibuktikan kejahatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut jika dana pensiun BUMN raib.

Dengen demikian, Federasi Pekerja BUMN Bersatu mendukung penuh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan menyelidiki raibnya Dana Pensiun pekerja BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah karena dikorup dengan cara cara halus.

“Dengan dalih investasi di pasar modal dan banyak membeli aset aset yang tidak produktif,” pungkasnya.

Jadi Perhatian Erick Thohir

Skandal tersebut turut menjadi perhatian Menteri BUMN. Bahkan, kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar satu atau dua tahun ke depan.

Adapun, salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan dapen BUMN. Antara lain, defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada tahun 2021.

Hal itu diuangkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya juga membeberkan hanya 35% dana pensiun BUMN yang masih sehat, sisanya ‘sakit’.

“Kita melihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai enam atau tujuh bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, dan bukan hasus baru. Kita akan fokus perbaiki ini,” kata Erick dalam Rapat Terbatas dengan Komisi VI DPR RI belum lama ini.

Erick mengatakan defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun. “Ini ada defisit Rp 9,8 triliun tahun 2021, dan ini sangat besar. Ini terdiri dari mayoritas BUMN, di mana 35 persen sehat, dan sisanya belum sehat,” lanjut dia.

Menurut Erick, kondisi dapen BUMN merupakan salah satu isu terbesar yang menjadi beban yang perlu diselesaikan kementerian.

“Kita sudah hampir setahun lebih, jangan sampai isu Jiwasraya-Asabri kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri, karena memang Undang-Undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya, yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu,” tutur Erick.

[Gambas:Video CNBC]