Pak Erick, KPK Belum Dapat Dokumen Pengajuan Audit Dapen BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, bahwa pihaknya belum menerima dokumen pengajuan audit pemeriksaan dana pensiun perusahaan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan oleh Kementerian BUMN.

Read More

“Sejauh ini Kami cek nggak ada soal tersebut,” kata Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/2).

“Tolong pastikan lagi ke yang bersangkutan kemana diserahkan dan kapan,” ungkapnya

Sebelumnya, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap dana pensiun (dapen) BUMN. Ada defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun di 2021.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, pihaknya sedang melihat potensi kerugian investasi seiring dengan laporan para nasabah terutama untuk BUMN yang mencatatkan rasio kekayaan di bawah 100%.

“Kita sekarang petakan berapa yang underfunded dan programnya seperti apa sambil kita melihat kalo ada kerugian-kerugian investasi,” kata Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Rabu (15/2)

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, yang menjadi penyebab dana pensiun BUMN bermasalah karena selama ini dikelola oleh murni pensiunan BUMN dan bukan personal yang kompeten di bidangnya. Sehingga, pihaknya melakukan pembenahan sejak September 2022 untuk menjalankan uji tuntas, yang mana dana pensiun harus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing BUMN.

“Jadi ada peran serta BUMN sendiri. Bukan dikelola oleh murni pensiunan, sehingga tidak ada profesionalisme yang nantinya akan bermasalah di kemudian hari,” sebutnya.

Erick menyebut, pihaknya sudah mengeluarkan petunjuk teknis untuk uji tuntas dapen ini di bulan Oktober 2022 lalu. Serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pendiri dana pensiun. “Kemarin kita juga sosialisasi mengajak KPK kemarin. Untuk mengingatkan bahwa ini menjadi hal yang krusial,” ucapnya.

“Jadi kita mau manajemen itu mempunyai kontak, bertanggungjawab terhadap keberlangsungan ke depan,” lanjutnya.

Erick menambahkan, Kementeriannya saat ini sedang menyusun petunjuk teknis di bulan Februari hingga Maret 2023, sehingga memiliki buku biru terkait pengeluaran dapen benar.

“Karena jangan sampai kembali lagi investasi yang dilakukan dapen ini investasi bodong lagi. Ini selalu muter di situ-situ saja. Masing-masing BUMN menyusun rencana road menyehatkan keuangan. Tadi 65% gejala 35%

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Duh! 65% Dapen BUMN Bermasalah, Erick Thohir Lakukan Ini

(rob/ayh)


Sumber: www.cnbcindonesia.com

Related posts