Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah diperkirakan tidak akan jor-joran menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini. Ketidakpastian global, defisit yang lebih kecil, dan absennya mekanisme burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) membuat penerbitan SBN akan lebih kecil.
Seperti sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020, defisit anggaran akan dikembalikan di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sudah ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB.
Perppu Nomor 1/2020 sebelumnya mengizinkan pemerintah untuk menetapkan batasa defisit anggaran di atas 3% pada 2020-2022. Melalui Perpu tersebut, BI juga berkomitmen untuk membantu pendanaan selama masa krisis melalui mekanisme burden sharing hingga 2022.
Berdasarkan data Bank Indonesia, bank sentral RI tersebut sudah melalukan pembelian SBN senilai Rp 1.104,85 triliun sepanjang 2020-2022. Pembelian pada 2020 tercatat sebesar Rp 473,42 triliun sementara pada 2021 sebesar Rp 358,32 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 273,11 triliun.
Besarnya pembelian SBN membuat kepemilikan BI dalam SBN pemerintah melonjak menjadi 27,38% (gross) per akhir Desember 2022 dari 12,39% pada akhir Februari 2020 atau periode sebelum pandemi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tentu saja menyadari tantangan pengelolaan utang tanpa bantuan BI.
Setelah tiga tahun dibantu BI, pemerintah mesti bekerja keras untuk memenuhi pembiayaan dan target penerbitan jika penawaran anjlok di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Karena itulah, pemerintah memilih untuk menerbitkan seluruh SBN di bawah payung skema Surat Keputusan Bersama (SKB). Cara lainnya adalah menahan belanja 2022.
Dengan demikian, pemerintah memiliki kas sangat besar untuk menghadapi 2023 yakni sekitar Rp 387,2. Kas tersebut berasal dari dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2022 mencapai Rp 232,2 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga akhir tahun ini sebesar Rp 165 triliun.
“Saya lakukan sekarang dengan mengumpulkan SiLPA saya sehingga walaupun tahun depan tidak ada SKB 3 (burden sharing) tahun depan, saya punya bantalan pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, dikutip Kamis (22/12/2022).
Sumber: www.cnbcindonesia.com
