Ketika Adhi Karya Seharusnya Punya Duit Rp 18 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk masih mencatatkan adanya piutang dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 18 triliun. Direktur Utama Adhi Karya Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan, porsi piutang BUMN mencapai 50%. BUMN tersebut antara lain, Angkasa Pura, Angkasa Pura I dan II, juga PT Hutama Karya (Persero).

“Kami mengerjakan bandara yang dibangun oleh Angkasa Pura. Selain itu ada juga Hutama Karya sebanyak Rp 8,1 triliun yang sudah dibayarkan sebesar Rp 5,3 triliun,” rinci Entus, dikutip Kamis (10/11/2022).

Menurutnya, Hutama Karya berjanji akan membayar setelah mendapatkan PMN. Kemudian, piutang Adhi Karya berasal dari proyek LRT Jabodebek. Entus menjelaskan, Adhi Karya mendapatkan pekerjaan LRT untuk prasarana senilai Rp 23,3 triliun.

Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 4,2 triliun pembayarannya dengan skema turn key. Artinya, pembayaran itu akan diterima Adhi Karya ketika proyek itu rampung.

“Dari Rp 23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp 4,2 triliunnya ini turn key, pembayarannya KAI,” katanya.

Dengan demikian, ada utang sebesar Rp 19,1 triliun yang tidak menggunakan skema turn key. Dari Rp 19,1 triliun itu, utang yang telah dibayarkan Rp 15,6 triliun.

Sehingga, masih ada sekitar utang Rp 3,4 triliun di luar turn key yang belum terbayarkan. Entus mengatakan, utang ini akan ditagih secara bertahap sehingga bisa mengurangi utang perusahaan.

“Jadi kurang lebih ada Rp 3,4 triliun, di situ yang nanti secara bertahap kami tagihkan juga. Dan tentu pencairan ini akan mengurangi utang-utang kami yang selama ini ada,” ujarnya.

Selain piutang jumbo, Adhi Karya menerima Penyertaan PMN 2022 sebesar Rp 1,97 triliun dan akan diikuti dengan pelaksanaan rights issue dengan nilai Rp 1,89 triliun.

Entus menjelaskan PMN akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, dan jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian.

Entus juga menyebutkan beberapa manfaat PMN dan Rights Issue bagi Adhi dan juga masyarakat. Menurut Entus, yang pertama adalah keterkaitan dengan program pemerintah, yakni untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Selain itu juga untuk tujuan berkelanjutan seperti berkontribusi untuk peningkatan PDB/PDRB, penciptaan lapangan kerja, kontribusi fiskal, dan pajak,” jelas Entus dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).

Manfaat lain yang Entus sebutkan adalah untuk meningkatkan koneksi serta mendukung destinasi pariwisata dan SDGs, serta menjaga sustainability, dan meningkatkan kapasitas perusahaan, serta percepatan recovery akibat dampak pandemi.

[Gambas:Video CNBC]